"Konferensi & Lokakarya Pulau-Pulau Kecil Indonesia"
2010-06-02
”Memperkuat Keberdayaan Warga dan Daerah Kepulauan, Memperluas akses Sumber Daya Alam serta Membangun Ketahanan Sosial, Pangan dan Energi”
Sejak awal revolusi industri, konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida, metan, asam nitrat dan lainnya di atmosfer bertambah. Para ilmuwan umumnya percaya bahwa pembakaran bahan bakar fosil (penggunaan batubara, minyak bumi), penggunaan gas, penggundulan serta pembakaran hutan; asam nitrat yang dihasilkan oleh kendaraan dan emisi industry; emisi metan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pertanian merupakan penyebab utama dari bertambahnya konsentrasi GRK.
Komposisi kimiawi dari atmosfer sedang mengalami perubahan sejalan dengan penambahan GRK. Setiap tahun, dengan bertambahnya jumlah akumulatif GRK di udara berarti mempercepat pemanasan global.
Pemanasan global yang terjadi saat ini mempengaruhi iklim, baik secara mikro maupun makro di berbagai belahan dunia. Perubahan Iklim merupakan tantangan yang paling serius yang dihadapi dunia di abad 21. Akibat pemanasan global dan perubahan iklim ini, telah terjadi antara lain; Bencana-bencana alam yang lebih sering dan dahsyat seperti gempa bumi, banjir, angin topan, siklon dan kekeringan; permukaan es di kutub utara makin tipis dan mengakibatkan permukaan air laut naik sehingga banyak pulau-pulau kecil tenggelam dan banyak hal lagi. Kondisi-kondisi ini juga terjadi dan dialami pulau-pulau di Indonesia termasuk Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Guna menjawab tantangan tersebut dan melanjutkan inisiasi dan kerja kerja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak sebelumnya maka digagaslah untuk menyelenggarakan pertemuan para pemangku kepentingan Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku.
Gagasan bermula dengan pertemuan multipihak (Santiri, Samanta, Transform, Kemitraan, NorAID, Dinas Kehutanan Propinsi NTB/ Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat) pada 8 Juni 2009. Kegitan ini berlanjutkan pada 9 -12 Juni 2009 dengan perwakilan sejawat dari NTT dan NTB di Mataram. Hasil tersebut dimatangkan dalam FGD pada 24-26 januari 2010 yang di dukung oleh Samdhana Institute yang kemudian dikonsultasikan ke Gubernur NTB dan beberapa pihak lainnnya, termasuk dengan Ford Foundation dan Kemitraan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah; pertama - Menghimpun Berbagai pengetahuan dan pengalaman para pihak yang dapat dijadikan acuan dan bahan pembelajaran bersama terkait dengan pemberdayaan warga dan daerah kepulauan, kedua - Membangun Strategi dan Program adaptasi perubahan iklim dan ketanggap bencanaan yang berbasis pada hak, kebutuhan dan karakteristik warga dan daerah kepulauan dan ketiga - Membangun strategi dan Program bersama untuk memperkuat keberdayaan warga dan (Pemerintah) daerah kepulauan, terkait dengan perluasan akses SDA dan pengembangan ketahanan sosial, khususnya pangan dan energy.
Diharapkan kedepan dalam menjalankan perannya, para pemangku kepentingan memiliki pijakan bersama dalam upaya pengelolaan SDA dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat keberdayaan warga dan daerah sesuai dengan karakteristik ekosisem, problematikan dan tantangan daerah kepulauan.
Kegiatan Konferensi dilaksanakan selama 3 hari efektif (24 -26 Mei 2010) sedangkan Lokakarya diselenggarakan pada 27 Mei 2010. Keseluruhan kegiatan dipusatkan di hotel Jayakarta-Lombok dengan kegiatan diskusi hari ke 2 pada 25 Mei 2010 dilaksanakan di 4 lokus, yaitu di Lembah Madani – Dusun Lebah Sepage Kecamatan Narmada Lobar; Kampung Jambianom-kecamatan Tanjung KLU; Desa Aiq Bukak kecamatan Batukliang Utara Loteng; Desa Bentek kecamatan Gangga KLU.
Peserta kegiatan sekitar 50 orang (konferensi), sedangkan untuk Lokakarya, diikuti oleh sekitar 25 peserta terpilih yang mewakili wilayah masing-masing dari Bali, NTB, NTT dan Maluku. Keseluruhan peserta merupakan unsur-unsur yang mewakili; masyarakat sipil (NGO/CSO/CBO), pers, perguruan tinggi, dan pemerintah - secara proporsional dari masing-masing kepulauan yang ada.
Meski Lokakarya menghadirkan para pembicara nasional sebagai nara sumber, tetapi pada hakekatnya semua peserta adalah narasumber aktif. Kegiatan selama tiga hari yang difasilitasi oleh fasilitator antara Dwi Sudarsono-Samanta, Michael-Forum DAS/Akademisi, Yuyun-Bali Fokus, Gamal Pasya-Samdhana, Tjatur Kukuh-Samdhana/Santiri, one aminullah-Santiri, Sulistiyono-Koslata, dan M.Wahyudin-JKSMP telah menghasilkan pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut;
Pernyataan
1. Pemerintah pusat belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap provinsi kepulauan.
2. Dalam rangka mempercepat proses dan pencapaian hasil pembangunan di wilayah kepulauan diperlukan UU khusus tentang Tata Pemerintahan Propinsi Kepulauan.
3. Perlunya memperluas akses warga terhadap sumber daya alam
4. Pembangunan ketahanan sosial warga kepulauan melalui penguatan kelembagaan lokal yang berbasis sumber daya kepulauan yang tanggap terhadap perubahan iklim
5. Perlu meningkatkan ketahanan pangan warga dan daerah kepulauan melalui penganekaragaman pangan, pengayaan dan pengembangan bibit unggul lokal
6. Mendorong upaya-upaya untuk menemukembangkan dan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan
7. Perlu melibatkan perempuan, anak-anak, masyarakat adat, masyarakat terpencil, masyarakat terasing serta masyarakat berkebutuhan khusus, dalam proses-proses pembangunan di wilayah kepulauan
Rekomendasi
1. Mendorong pengembangan Peraturan-peraturan Desa dalam hal pengelolaan sumber daya alam lintas desa yang diakomodasi dalam lembar daerah dan Peraturan Daerah.
2. Mendorong pengembangan badan usaha milik masyarakat di bidang-bidang pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Memperkuat pengakuan dan akses masyarakat lokal serta budaya-budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Mengusulkan pengelolaan Zona Ekonomi 100 mil laut menjadi wewenang 7 propinsi kepulauan.
5. Alokasi DAU dan DAK bagi propinsi-propinsi kepulauan harus memperhitungkan pula luas wilayah lautan daerah.
6. Mengembangkan model pengelolaan wilayah kepulauan dalam merespon perubahan iklim yang dilakukan secara kolaboratif dengan memperhatikan karakteristik wilayah tersebut.
7. Mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan terdepan dan terpencil melalui program-program yang strategis antara lain Program TMND Masuk Desa, pemberian insentif dan disinsentif bagi guru-guru dan paramedis dan petugas teknis lainnya.
8. Menyelenggarakan pertemuan multi-pihak wilayah kepulauan secara berkala dan berkelanjutan (pemerintah sebagai salah satu stakeholder untuk penyelenggaraan)
9. Mendorong seniman dan budayawan untuk terlibat secara aktif dan memberikan ruang partisipasi yang sama dalam upaya memperkuat keberdayaan warga daerah kepulaun.
10. Perlu dikembangkan kelembagaan yang berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di daerah kepulauan.
11. Perlu mendorong agar corporate bertanggung jawab atas nasib daerah kepulauan.
12. Perlu dilakukan disiminasi terhadap para pemangku kepentingan lainnya yang berada di daerah kepulauan lainnya
|
